BATANG HARI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batang Hari, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Dr. H. Muhammad Firdaus, MARS. Persidangan berlangsung tertib dan dihadiri anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., yang mewakili Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan kepolisian, unsur TNI, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan organisasi perempuan, termasuk Dharma Wanita Persatuan dan PKK Batang Hari Tangguh.
Pemandangan Umum Fraksi Jadi Tahapan Penting
Penyampaian pemandangan umum fraksi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda. Melalui forum tersebut, setiap fraksi memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, catatan, masukan, maupun evaluasi terhadap materi yang tercantum dalam Nota Pengantar Ranperda.
Pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian dari mekanisme pembahasan legislatif untuk mengkaji substansi rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
Proses ini juga menjadi ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi secara cermat, dengan mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan masyarakat, serta relevansi regulasi terhadap arah pembangunan daerah.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Kehadiran Wakil Bupati Batang Hari bersama jajaran pemerintah daerah menunjukkan keterlibatan unsur eksekutif dalam proses pembahasan regulasi yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan agar setiap Ranperda yang dibahas memiliki landasan hukum yang kuat, substansi yang jelas, serta dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.
Masukan dan evaluasi dari masing-masing fraksi diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan ketiga Ranperda tersebut. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan daerah, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses legislasi di Kabupaten Batang Hari dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui pembahasan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, ketiga Ranperda diharapkan dapat disempurnakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam.
