MUARO JAMBI, gematrandingnews.com– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak akan digelar pada tahun 2027. Selain itu, DPMD juga mengungkapkan adanya pemekaran empat desa persiapan yang tersebar di tiga kecamatan. Pada Senin (13/07/2026)
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) DPMD Muaro Jambi, Umar, S.E., mengatakan Pilkades Serentak direncanakan berlangsung pada November 2027. Pemilihan dijadwalkan pada bulan tersebut karena masa jabatan sebagian besar kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi berakhir pada November.
”Insyaallah Pilkades Serentak akan dilaksanakan pada November 2027, mengingat banyak masa jabatan kepala desa yang berakhir pada bulan tersebut,” ujar Umar.
Ia menjelaskan, Pilkades 2027 akan diikuti oleh 63 desa definitif. Selain itu, terdapat empat desa persiapan yang direncanakan ikut serta sehingga total desa yang akan melaksanakan Pilkades mencapai 67 desa.
Empat desa persiapan tersebut berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sekernan, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Sungai Gelam. Adapun desa hasil pemekaran meliputi Desa Bukit Beringin yang merupakan pemekaran dari Desa Bukit Bali, Desa Tanjung Nangko dan Desa Kasang Kebun Dalam yang merupakan pemekaran dari Desa Kasang Pudak, serta Desa Air Merah yang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Gelam.
Menurut Umar, saat ini proses administrasi empat desa persiapan tersebut tinggal menunggu diterbitkannya kode desa dari Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menjelaskan, pemekaran desa dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya luas wilayah serta jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat. Desa Bukit Bali dimekarkan karena wilayahnya sangat luas, sementara Desa Kasang Pudak dimekarkan karena jumlah penduduknya yang padat. Begitu pula Desa Sungai Gelam yang memiliki wilayah sangat luas sehingga dinilai perlu dilakukan pemekaran untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan.
Umar berharap, dengan adanya pemekaran desa tersebut, roda pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, serta pembangunan desa dapat terlaksana secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(RB)
