Batang Hari, gematrandingnews.com – Penanganan perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Maro Sebo Ulu, Polres Batang Hari, dinilai jalan di tempat. Lebih dari lima bulan berlalu sejak laporan dibuat, namun hingga kini belum ada kepastian hukum terhadap para terduga pelaku, minggu 01/02/26.
Dua orang korban, Neldi Yusra dan Hamdani, melaporkan dugaan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan PT DMP pada 26 September 2025. Laporan tersebut tercatat dengan nomor: STPL/B/98/XI/2025/SPKT/POLSEK MSU/POLRES BATANGHARI/POLDA JAMBI.
Dalam laporan itu, terduga pelaku disebutkan atas nama Hamdan bin Abdullah dan Abuzar bin Sahrudin, bersama beberapa orang lainnya.
Para terlapor diketahui telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik.
“Semua sudah dipanggil dan diperiksa. Bahkan sempat ada informasi akan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, namun hanya beberapa jam saja,” ungkap Neldi Yusra.
Ia juga menyebutkan bahwa penahanan sempat urung dilakukan dengan alasan adanya penjamin. Hingga kini, para terduga pelaku masih bebas meski perkara telah dinaikkan ke tahap penyidikan.
Berdasarkan SP2HP tertanggal 15 Januari 2026, penyidik menyatakan telah melakukan gelar perkara, menaikkan status perkara ke tahap penyidikan (naik sidik), serta rencana penetapan tersangka. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tindakan penahanan terhadap para terduga pelaku.
Menurut Pasal Pidana dan Ancaman Hukum (KUHP Terbaru)
Perbuatan para terduga pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku secara nasional pada 2 Januari 2026.
Pasal 473 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman:
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,
Jika mengakibatkan luka, ancaman pidana meningkat menjadi 7 (tujuh) tahun,
Jika mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 466 KUHP Baru tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana:
Penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk penganiayaan biasa,
Penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila mengakibatkan luka berat.
Dengan ancaman pidana yang cukup berat sebagaimana diatur dalam KUHP terbaru, korban berharap aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara ini.
Lambannya proses hukum juga
memunculkan dugaan ketimpangan penegakan hukum, terutama ketika terduga pelaku berasal dari lingkungan perusahaan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari AKP Saprizal, Kapolsek Maro Sebo Ulu, guna menanggapi lambannya penanganan perkara serta dugaan ketimpangan hukum di wilayah hukumnya.
(Red)
