Sarolangun, gematrandingnews.com– Kematian seorang bayi perempuan saat proses rujukan medis dari Puskesmas Kecamatan Air Hitam menuju rumah sakit di Kabupaten Sarolangun, Selasa dini hari (10/2/2026), memicu sorotan serius terhadap dugaan kelalaian dalam pelayanan kesehatan.
Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Lia, warga Desa Jernih, datang ke Puskesmas Air Hitam untuk menjalani persalinan dan ditangani dua bidan yang sedang piket. Berdasarkan pemeriksaan, pasien diketahui mengalami tekanan darah tinggi dan posisi janin sungsang, sehingga dikategorikan sebagai persalinan risiko tinggi dan harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Namun dalam proses rujukan, keluarga mengaku menghadapi kendala krusial. Sopir ambulans puskesmas disebut tidak berada di tempat saat kondisi darurat terjadi. Dalam situasi tersebut, keluarga diminta mencari kendaraan alternatif, hingga akhirnya menggunakan ambulans desa.
Lebih jauh, keluarga juga menyebut tidak ada tenaga medis dari Puskesmas Air Hitam yang mendampingi pasien selama proses rujukan, meskipun kondisi ibu dan janin telah dinyatakan berisiko tinggi.
Di tengah perjalanan, pasien diduga melahirkan di dalam ambulans dengan kondisi kepala bayi masih tersangkut di jalan lahir. Ambulans kemudian dialihkan ke Puskesmas Kecamatan Pauh dan tiba sekitar pukul 05.00 WIB. Tenaga medis di lokasi langsung melakukan tindakan darurat, namun bayi perempuan tersebut diduga telah meninggal dunia saat berhasil dilahirkan.
Peristiwa ini membuka kemungkinan adanya unsur kelalaian yang dapat berimplikasi pidana apabila terbukti.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 disebutkan:
“Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”
Apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya unsur kelalaian berat (culpa lata), seperti tidak tersedianya sopir ambulans saat keadaan gawat darurat atau tidak dilakukannya pendampingan medis pada pasien risiko tinggi, maka hal tersebut dapat masuk dalam ranah pidana.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebelumnya UU No. 36 Tahun 2009) menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif, termasuk dalam kondisi kegawatdaruratan.
Pasal terkait kewajiban penanganan pasien gawat darurat juga menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak atau menunda pelayanan pasien dalam kondisi darurat. Jika terbukti terjadi kelalaian sistemik atau pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) rujukan maternal, maka dapat berimplikasi pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Tanggung Jawab dan Evaluasi Sistem
Kasus ini juga menyoroti sistem rujukan maternal di tingkat puskesmas, terutama di wilayah kecamatan. Dalam standar pelayanan obstetri emergensi dasar (PONED), fasilitas kesehatan tingkat pertama diwajibkan memiliki sistem rujukan cepat, ambulans siaga, serta pendampingan tenaga medis untuk kasus risiko tinggi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Air Hitam belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun juga masih dalam proses konfirmasi.
Keluarga korban dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah hukum guna meminta pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.
Media ini masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari pihak puskesmas, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum guna memastikan apakah terdapat unsur kelalaian yang dapat diproses secara hukum. (DN)
