Batang Hari, gematrandingnews.com– Aktivitas pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) industri non-subsidi kembali menuai sorotan di wilayah Kabupaten Batang Hari. Sebuah kendaraan tangki bermerek PT Anpa Maju Bersama dengan nomor polisi BM 8619 RY terpantau tengah mendistribusikan BBM jenis solar ke kawasan tersebut, Sabtu (28/03/2026).
Namun, aktivitas ini menimbulkan kecurigaan lantaran diduga tidak dilengkapi izin pengangkutan resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sektor migas.
Saat dikonfirmasi di lokasi, sopir kendaraan mengaku bahwa BBM yang dibawanya berasal dari Pekanbaru dan akan dikirim ke salah satu tambang batu bara di wilayah Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari.
“Mau dikirim ke tambang Koto Boyo. Kami dari Pekanbaru,” ujarnya singkat sembari menunjukkan surat jalan.
Di tempat yang sama, seorang pria yang mengaku sebagai pengurus dari PT Anpa Maju Bersama membenarkan asal muatan BBM tersebut. Ia menyebut minyak berasal dari PT Cosmic Petroleum Nusantara yang beralamat di Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
“Minyak kita dari Cosmic Pekanbaru bang, bisa dilihat di surat jalan,” ungkapnya.
Namun, berdasarkan dokumen surat jalan yang diperlihatkan, tercantum bahwa BBM tersebut seharusnya dikirim ke wilayah Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau—bukan ke Kabupaten Batang Hari, Jambi. Perbedaan tujuan pengiriman ini memunculkan dugaan adanya penyimpangan distribusi.
Pengangkutan dan distribusi BBM, termasuk non-subsidi, tetap wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari izin usaha niaga, dokumen pengangkutan, hingga kesesuaian rute distribusi. Jika tidak, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Sejumlah pihak menilai aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri legalitas perusahaan, keabsahan dokumen, serta kesesuaian distribusi dengan izin yang dimiliki.
Masyarakat pun mendesak agar aparat tidak tinggal diam terhadap dugaan praktik ilegal ini.
“Kalau memang tidak sesuai aturan, harus ditindak tegas. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan pelanggaran tersebut. (Red)
