Jambi, gematrandingnews.com – Dugaan kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Provinsi Jambi. Seorang remaja berinisial A (17), warga Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, diduga menjadi korban penganiayaan saat hendak menjual brondolan sawit. Ironisnya, peristiwa itu disebut dipicu persoalan harga.
Kasus ini kini resmi bergulir ke ranah hukum setelah orang tua korban, Pendi, melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jambi pada 11 Februari 2026. Laporan telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).
Dalam laporan tersebut, perkara ini mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan pidana dalam KUHP.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, insiden terjadi pada Minggu, 8 Januari 2026 sekitar pukul 20.45 WIB di Dusun Sepintun. Korban datang untuk menjual brondolan sawit ke lokasi milik terlapor. Namun setelah penimbangan, korban mempertanyakan harga yang dinilai tidak sesuai.
Alih-alih mendapat penjelasan, situasi justru diduga berubah menjadi tindakan kekerasan. Terlapor disebut mengambil kayu timbangan dan memukulkannya ke arah tubuh korban hingga mengenai bagian pinggang dan paha. Dalam kondisi terancam, korban memilih melarikan diri.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam. Lebih dari itu, keluarga menyebut korban mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya.
Upaya penyelesaian secara kekeluargaan disebut sempat dilakukan. Namun karena tidak membuahkan hasil dan tidak adanya itikad baik, keluarga akhirnya memilih menempuh jalur hukum demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak mereka.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena menyangkut perlindungan anak. Jika terbukti, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang ancamannya tidak ringan, mengingat korban masih di bawah umur.
Kini publik menanti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini. Penanganan yang profesional dan transparan menjadi kunci agar tidak muncul kesan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berlalu tanpa konsekuensi hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi. Media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan pemberitaan yang berimbang.
(Red)
