Batang Hari, gematrandingnews.com – Dugaan pencemaran lingkungan akibat minimnya pengawasan kembali mencuat di Kabupaten Batang Hari. Aktivitas stockpile batu bara milik PT Pelabuhan Universal Sumatera (PT PUS) yang beroperasi di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Provinsi Jambi, diduga kuat telah mencemari anak sungai di sekitar lokasi operasional. Meski telah viral dan menuai keluhan warga, hingga Sabtu (07/02/2026) aktivitas perusahaan dilaporkan masih terus berlangsung.
Pantauan langsung awak media di lapangan menemukan indikasi pelanggaran serius terhadap tata kelola lingkungan. Kolam penampungan limbah di area stockpile terlihat kosong dan diduga tidak difungsikan, bahkan tidak ditemukan saluran pembuangan limbah yang mengarah ke kolam tersebut.
Ironisnya, justru terlihat aliran air dari area operasional yang mengarah langsung ke anak sungai, yang berpotensi membawa residu batu bara dan limbah operasional lainnya.Warga sekitar mengaku kondisi air anak sungai mengalami perubahan warna dan kualitas, terutama saat hujan deras. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan pencemaran air dan kerusakan ekosistem, yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, hasil penelusuran melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Pelabuhan Universal Sumatera tidak ditemukan terdaftar secara resmi.
Padahal, kegiatan stockpile dan pelabuhan khusus batu bara termasuk usaha berisiko tinggi yang wajib memiliki AMDAL sebelum beroperasi.
Tak hanya persoalan AMDAL, legalitas dan kelengkapan perizinan pelabuhan resmi PT PUS juga dipertanyakan. Fakta-fakta ini memperkuat dugaan adanya pembiaran aktivitas usaha tanpa pengawasan ketat dari instansi berwenang.
Dugaan pencemaran dan ketiadaan izin lingkungan ini terbukti, maka PT PUS berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di antaranya:
Pasal 36 ayat (1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan.
Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Pasal 98 ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Pasal 99 ayat (1)
Kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Selain itu, bila terbukti membuang limbah tanpa pengolahan ke badan air, perusahaan juga dapat dijerat dengan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan turunan UU Lingkungan Hidup.
Masyarakat mendesak Dinas Lingkungan Hidup, KLHK, Syahbandar, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit lingkungan menyeluruh, memeriksa legalitas perizinan, dan menghentikan sementara operasional PT PUS bila ditemukan pelanggaran.
Publik menilai, pembiaran terhadap dugaan pencemaran ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pelabuhan Universal Sumatera belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pencemaran lingkungan, status AMDAL, maupun legalitas perizinan pelabuhan yang dimiliki. (Red)
