Batang Hari, gematrandingnews.com – Dugaan praktik poliandri yang melibatkan seorang oknum guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menjadi sorotan publik, Senin 16/03/26.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, seorang guru bernama Neliyati, yang mengajar di SDN 84/1 Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV diduga telah menikah lagi secara nikah siri dengan seorang pria inisial RK, warga Muara Tembesi. Pernikahan tersebut diduga dilakukan sebelum bulan suci Ramadan, sementara status pernikahan Neli dengan suami sahnya disebut belum resmi bercerai melalui pengadilan.
Kabar tersebut diungkapkan oleh salah seorang kerabat dari suami sah Neli. Ia menyebut bahwa pernikahan kedua tersebut memang terjadi, meskipun tanpa proses perceraian resmi sebelumnya.
“Memang benar informasi itu. Neli menikah lagi dengan seorang lelaki inisial RK, padahal statusnya dengan suami sahnya belum resmi bercerai,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menambahkan bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara di bawah tangan atau nikah siri, namun tidak mengetahui secara pasti lokasi berlangsungnya akad tersebut.
“Mereka menikah sebelum menyambut bulan puasa. Nikahnya di bawah tangan, tapi saya tidak tahu pasti di mana tempatnya,” tambahnya.
Sumber tersebut juga menyoroti status Neli sebagai seorang aparatur negara.
“Neli itu seorang ASN. Jika benar menikah lagi tanpa cerai resmi dari suami sahnya, itu jelas melanggar hukum agama maupun hukum negara. Bahkan bisa dikategorikan sebagai perzinahan,” tegasnya.
Dalam hukum Indonesia, seorang istri yang masih terikat perkawinan sah dan kemudian menikah lagi dengan pria lain tanpa perceraian resmi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serius.
Berdasarkan ketentuan hukum pidana, tindakan tersebut dapat dijerat Pasal 279 KUHP tentang perkawinan yang terhalang karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam KUHP baru yang mulai berlaku tahun 2026, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 401 hingga Pasal 405, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 sampai 6 tahun.
Selain itu, pernikahan siri yang dilakukan saat masih berstatus sebagai istri sah juga tidak diakui secara hukum negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum maupun perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Karena pernikahan kedua tidak tercatat secara resmi, hubungan yang terjadi dalam pernikahan tersebut juga berpotensi dikategorikan sebagai perzinaan menurut hukum pidana.
Sebagai seorang aparatur negara berstatus PPPK, yang bersangkutan juga terikat dengan aturan disiplin ASN yang ketat.
Mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang diperbarui melalui PP Nomor 45 Tahun 1990, seorang PNS atau PPPK perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, serta dilarang melakukan perkawinan tanpa prosedur hukum yang sah.
Jika terbukti melakukan nikah siri saat masih bersuami, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat, yakni hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut negara.
Sanksi yang dapat dijatuhkan tidak main-main, mulai dari hukuman disiplin berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari statusnya sebagai PPPK.
Harus Melalui Perceraian Resmi
Secara hukum, seseorang yang ingin menikah kembali harus terlebih dahulu menyelesaikan proses perceraian resmi melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, hingga memperoleh akta cerai dan menyelesaikan masa iddah.
Tanpa proses tersebut, pernikahan berikutnya dianggap tidak sah secara hukum negara dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun administratif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun dari instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah maupun dinas terkait untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. (Red)
