Batang Hari, gematrandingnews.com– Dugaan pelanggaran serius kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Batang Hari. Seorang oknum guru SDN 84/1 Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV berinisial N, yang baru dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025, dilaporkan ke Inspektorat setelah diduga menikah lagi tanpa melalui proses perceraian resmi dengan suami sahnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, N diduga melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Nasir, warga Simpang Terusan, sementara status pernikahan sebelumnya masih sah secara hukum. Peristiwa ini mencuat pada Kamis (09/04/2026) dan langsung menuai sorotan.
Laporan tersebut disampaikan oleh Randy Pratama yang mengaku sebagai pemegang kuasa khusus dari suami sah N. Ia mendatangi Inspektorat Kabupaten Batang Hari dengan membawa saksi kunci, Ismail, yang disebut sebagai imam masjid di Simpang Terusan dan diduga menikahkan pasangan tersebut.
Potensi Pelanggaran Hukum Serius
Jika dugaan ini terbukti, perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa:
Perceraian hanya sah apabila diputus oleh pengadilan.
Pernikahan kedua hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan dan persetujuan pasangan sah.
Tanpa prosedur tersebut, pernikahan yang dilakukan dapat dianggap tidak sah secara hukum administrasi negara.
Lebih jauh, tindakan tersebut juga berpotensi menjerat pelaku dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 279 tentang pernikahan dalam keadaan masih terikat perkawinan yang sah (bigami), yang dapat berujung ancaman pidana penjara.
Tidak hanya dari sisi hukum, status sebagai PPPK membuat yang bersangkutan berada dalam sorotan serius dari aspek disiplin aparatur negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, PPPK wajib:
Menjunjung tinggi integritas dan etika
Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum dan moral dapat berujung pada:
Sanksi disiplin berat
Hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja (pemberhentian)
Dengan demikian, jika terbukti, kasus ini tidak hanya berdampak pada ranah pribadi, tetapi juga dapat berujung pada hilangnya status sebagai aparatur negara.
Inspektorat Diminta Bertindak Tegas
Publik kini menunggu langkah tegas dari Inspektorat Kabupaten Batang Hari. Sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan mendalam, memanggil pihak terkait, serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat berwenang.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan disiplin ASN di daerah. Transparansi dan ketegasan dinilai penting guna menjaga marwah institusi pendidikan dan kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan klarifikasi resmi. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya keputusan resmi dari pihak berwenang. (Red)
