Batang Hari, gematrandingnews.com – Aktivitas pengepulan cangkang kelapa sawit yang diduga tidak memiliki izin resmi dilaporkan meresahkan warga di wilayah Sungai Buluh, Kabupaten Batang Hari, Senin (16/02/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi penumpukan cangkang sawit tersebut berada tidak jauh dari permukiman warga dan disebut telah beroperasi lebih kurang satu bulan. Warga mengeluhkan debu, lalu lintas kendaraan angkutan berat, serta potensi pencemaran lingkungan.
Selain berdampak sosial, aktivitas tersebut juga memunculkan dugaan pelanggaran hukum. Pasalnya, kegiatan usaha pengepulan dan penyimpanan produk turunan kelapa sawit tetap wajib memiliki legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, serta dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha yang tidak memiliki dokumen lingkungan atau menimbulkan pencemaran dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Bahkan, Pasal 109 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.
Tidak hanya itu, jika aktivitas penumpukan cangkang sawit terbukti menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, atau air, pelaku usaha juga berpotensi dijerat Pasal 98 dan 99 UU yang sama, dengan ancaman pidana lebih berat apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Dari sisi perizinan usaha, kegiatan usaha tanpa izin juga dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (pengganti UU Cipta Kerja), yang mewajibkan seluruh pelaku usaha memiliki legalitas berbasis risiko. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada penutupan usaha, pencabutan izin, hingga sanksi pidana apabila menimbulkan kerugian masyarakat.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Warga meminta agar legalitas usaha tersebut dibuka secara transparan dan ditindak tegas apabila terbukti melanggar hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola pengepul cangkang sawit maupun instansi terkait mengenai status perizinan aktivitas tersebut. (Red)
