Batang Hari, gematrandingnews.com – Lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan berinisial MI Group/PT LIS di wilayah Aspal Buntung, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, diduga kuat beroperasi tanpa memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan sawit tersebut memiliki luas sekitar 300 hektare. Pembukaan lahan diduga dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok tani yang keabsahannya belum jelas, sebelum kemudian lahan tersebut dibeli dari masyarakat sekitar. Namun hingga kini, legalitas kepemilikan serta kelengkapan perizinan lahan masih menjadi tanda tanya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019, setiap perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki HGU dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagai syarat utama menjalankan aktivitas usaha. Tanpa HGU, perusahaan tidak dapat memperoleh IUP dan secara hukum dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha perkebunan tanpa IUP dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.
Atas dugaan tersebut, aparat penegak hukum serta instansi terkait didesak untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, guna memastikan status hukum lahan, kepatuhan perizinan perusahaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang berpotensi terdampak.
Hingga berita ini diterbitkan, pelaku usaha berinisial MI belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi terkait dugaan pengelolaan perkebunan tanpa HGU tersebut.
Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalistik yang berimbang dan profesional, media ini membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak terkait untuk menggunakan hak jawab dan menyampaikan klarifikasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(Red)
