Sarolangun, gematrandingnews.com – Aktivitas usaha ilegal drilling di Kabupaten Sarolangun kian menggila dan terkesan kebal hukum. Praktik kejahatan migas ini tumbuh subur bak jamur di musim hujan, sementara aparat penegak hukum (APH) seolah tak berdaya atau memilih menutup mata.
Para pelaku bebas beroperasi seakan mengantongi izin resmi negara. Minyak hasil pengeboran ilegal diangkut dalam jumlah besar, melintasi jalan lintas pedesaan, perkampungan warga, bahkan di depan kantor pemerintahan, tanpa rasa takut sedikit pun, Sabtu (07/02/26).
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, kondisi ini sudah berlangsung lama dan kian menjadi-jadi.
“Sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Minyak ilegal diangkut siang hari, lewat kampung, seolah tak ada hukum,” ungkapnya.
Hasil pantauan media ini di lapangan mengungkap setidaknya dua titik utama ilegal drilling di Kabupaten Sarolangun, yakni:
Kecamatan Pauh: Desa Lubuk Napal dan Desa Danau Serdang, dan
Kecamatan Mandiangin Timur.
Ironisnya, di salah satu lokasi ditemukan tiga titik masakan minyak ilegal yang saling berdekatan, diduga kuat berasal dari hasil pengeboran ilegal drilling setempat. Berdasarkan keterangan warga, masakan minyak tersebut disebut-sebut milik ZL Pardede.
Tak jauh dari lokasi itu, media ini juga menemukan pokan atau tempat penampungan (pengepul) minyak ilegal drilling, yang menurut informasi warga disebut milik IMM.
Meski disebut pernah ada upaya penindakan, fakta di lapangan justru menunjukkan aktivitas ilegal drilling semakin tak terkendali. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat:
Apakah aparat benar-benar menegakkan hukum, atau justru terjadi pembiaran sistematis?.
Perlu diketahui, praktik ilegal drilling bukan kejahatan ringan. Pelaku dapat dijerat pidana berat berdasarkan:
Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa kontrak kerja sama dipidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001
Setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga migas tanpa izin terancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp50 miliar.
Aktivitas ini juga berpotensi merusak lingkungan, mencemari tanah dan air, serta membahayakan keselamatan warga, sehingga tidak bisa lagi ditoleransi.
Masyarakat kini menunggu keberanian dan ketegasan APH untuk:
Menghentikan seluruh aktivitas ilegal drilling di wilayah tersebut. (Red)
