Batang Hari, gematrandingnews.com – Konflik agraria antara komunitas Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Adimuyo Palma Lestari (APL) kembali memanas. Warga SAD mempertahankan tanah adat yang diduga telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit milik perusahaan.
Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 ini kembali mencuat di wilayah Kejasung, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan warga SAD diduga mengalami intimidasi saat mempertahankan tanah adat mereka.
Video tersebut memantik kemarahan publik dan membuka kembali polemik lama terkait status lahan adat, legalitas Hak Guna Usaha (HGU), serta dugaan pelanggaran hukum kehutanan dan agraria.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Adimuyo Palma Lestari diduga menanam kelapa sawit di area yang diklaim sebagai wilayah adat Suku Anak Dalam. Lebih serius lagi, lokasi tersebut disebut berada di kawasan hutan, sehingga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Jika benar aktivitas perkebunan dilakukan di kawasan hutan tanpa izin pelepasan atau izin pinjam pakai, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU Kehutanan, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, yakni:
Pidana penjara hingga 10 tahun
Denda hingga Rp5 miliar
Selain itu, penggunaan kawasan hutan secara ilegal juga dapat dijerat Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman:
Pidana penjara 3–15 tahun
Denda Rp1,5 miliar hingga Rp100 miliar
Dugaan Kelebihan Penguasaan Lahan di Luar HGU.
Dalam persidangan tahun 2022, PT APL disebut mengakui memiliki HGU seluas 3.000 hektare. Namun, berdasarkan temuan lapangan, luas perkebunan yang dikelola perusahaan diduga mencapai sekitar 9.000 hektare, sehingga terdapat selisih sekitar 6.000 hektare yang diduga berada di luar HGU.
Jika terbukti, penguasaan dan pemanfaatan tanah tanpa hak tersebut berpotensi melanggar:
Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)
Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dengan ancaman:
Pidana penjara hingga 4 tahun
Selain itu, pemanfaatan lahan di luar HGU berpotensi menimbulkan kerugian negara, baik dari sisi pajak, PNBP, maupun tata kelola pertanahan.
“Artinya ada sekitar 6.000 hektare lahan yang patut diduga tidak memiliki dasar hukum jelas dan berpotensi tidak memberikan kontribusi pajak kepada negara,” ujar sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Senin (09/02/2026).
Beredarnya video yang menunjukkan dugaan tekanan dan intimidasi terhadap warga SAD juga memunculkan aspek pidana lain. Jika terbukti adanya ancaman, tekanan, atau kekerasan psikis dalam upaya mengusir atau membungkam warga adat, maka perbuatan tersebut dapat dijerat:
Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 170 KUHP jika intimidasi dilakukan secara bersama-sama
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
Selain itu, tindakan yang menghambat masyarakat adat mempertahankan hak hidup dan wilayahnya juga dapat bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Desakan Penegakan Hukum
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kementerian ATR/BPN, KLHK, serta Komnas HAM untuk segera melakukan:
Pengukuran ulang dan verifikasi HGU
Audit kawasan hutan
Penyelidikan dugaan intimidasi
Penindakan hukum tanpa tebang pilih
Hingga berita ini diturunkan, PT Adimuyo Palma Lestari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan intimidasi maupun penguasaan lahan di luar HGU.
Publik menilai, jika aparat kembali lamban atau abai, maka konflik agraria ini berpotensi meluas dan menjadi preseden buruk penegakan hukum serta perlindungan masyarakat adat di Jambi. (Red)
