Batang Hari, gematrandingnews.com — Aktivitas Asphalt Mixing Plant (AMP) yang beroperasi di RT 10 Jalan Lintas Sumatra, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, limbah sisa produksi aspal diduga dibuang secara tidak terkendali dan berpotensi mencemari lingkungan, sementara keabsahan perizinan lingkungan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga kini dipertanyakan.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan limbah aspal mengendap di area terbuka sekitar lokasi AMP. Bahkan, sebagian limbah terlihat mengalir ke saluran air rawa di bagian belakang pabrik. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan terjadinya pencemaran tanah, air permukaan, serta dampak lanjutan terhadap kesehatan masyarakat dan lahan perkebunan.
“Kalau hujan turun, air bercampur limbah hitam itu mengalir ke rawa di belakang AMP dan masuk ke kebun warga. Kami khawatir dalam jangka panjang bisa merusak tanah dan sumur,” ujar salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (16/12/2025).
Tak hanya persoalan limbah, warga juga mempertanyakan legalitas operasional AMP tersebut. Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah perusahaan telah mengantongi dokumen AMDAL atau UKL-UPL, serta izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Padahal, aktivitas industri seperti Asphalt Mixing Plant secara tegas diwajibkan memiliki izin lingkungan dan sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar. Jika terbukti beroperasi tanpa AMDAL atau melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, penghentian operasional, hingga pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan AMP belum memberikan klarifikasi resmi. Saat dikonfirmasi, pengurus AMP hanya menyampaikan pesan melalui sambungan telpon WhatsApp dengan alasan sedang berada di Jambi untuk berobat.
“Saya lagi ke Jambi untuk berobat, besok kita ketemu ya,” ujarnya.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum untuk segera turun ke lokasi melakukan pemeriksaan menyeluruh. Warga berharap tidak terjadi pembiaran terhadap aktivitas industri yang diduga melanggar aturan dan berpotensi merusak lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat.
Media ini membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak perusahaan maupun instansi terkait guna memberikan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Red)
