Batanghari, gematrandingnews.com – Kebijakan penghentian sementara operasional angkutan batu bara selama arus keberangkatan dan kepulangan jemaah calon haji tahun 2026 diduga hanya menjadi formalitas di lapangan.
Meski Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran resmi penghentian aktivitas angkutan batu bara melalui jalur darat, sejumlah truk tronton bermuatan batu bara masih bebas melintas dan parkir di beberapa titik wilayah Kabupaten Batang Hari.
Pantauan di lapangan pada Sabtu (16/05/2026), puluhan truk batu bara terlihat terparkir di rumah makan dan bahu jalan lintas Muara Bulian–Tempino, tepatnya di kawasan Desa Kilangan, Kabupaten Batang Hari. Sebagian kendaraan bahkan diduga masih beroperasi pada malam hari untuk menghindari pengawasan petugas.
Di kabarkan mobil tronton tersebut dari tambang tebo prima dan juga tambang muara bungo.
Padahal, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan penghentian sementara operasional angkutan batu bara mulai Minggu, 10 Mei 2026 pukul 18.00 WIB hingga Kamis, 21 Mei 2026 pukul 18.00 WIB. Kebijakan itu tertuang dalam surat bernomor S.500.10.27.7/917/SETDA.PRKM/IV/2026 tertanggal 28 April 2026.
Penghentian sementara dilakukan demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas jemaah calon haji menuju Asrama Haji Kota Jambi. Namun fakta di lapangan menunjukkan aktivitas angkutan batu bara diduga masih berlangsung secara diam-diam.
Sejumlah warga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap kendaraan batu bara yang masih menggunakan jalan umum. Pasalnya, selain memicu kemacetan, keberadaan truk-truk bertonase besar tersebut juga disebut memperparah kerusakan jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
“Kalau memang sudah ada larangan resmi, kenapa masih banyak truk batu bara parkir dan melintas? Ini seolah aturan hanya berlaku di atas kertas,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga menduga masih adanya aktivitas angkutan batu bara selama masa penghentian sementara tidak terlepas dari lemahnya penindakan di lapangan. Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran terhadap kendaraan yang tetap beroperasi meski aturan penghentian sudah diberlakukan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti minimnya ketegasan perusahaan tambang terhadap sopir angkutan batu bara. Pengusaha dinilai tidak serius memberikan edukasi maupun larangan tegas kepada para sopir untuk menghentikan aktivitas operasional sementara waktu.
“Seharusnya perusahaan tambang ikut bertanggung jawab. Jangan hanya mencari keuntungan, tetapi mengabaikan aturan pemerintah dan kepentingan masyarakat,” kata warga lainnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi, angkutan batu bara sejatinya diarahkan menggunakan jalur khusus tambang maupun jalur sungai, bukan jalan umum. Namun hingga kini, penggunaan jalan nasional dan jalan kabupaten oleh truk batu bara masih terus terjadi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan pemerintah daerah dan aparat terkait terhadap implementasi penghentian sementara operasional batu bara tersebut.
Masyarakat mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk turun langsung melakukan penertiban di lapangan, termasuk menindak perusahaan maupun sopir yang tetap nekat melanggar aturan selama masa arus haji berlangsung.
“Jangan sampai aturan hanya tajam ke masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pengusaha besar,” pungkas warga.
