Batang Hari, gematrandingnnews.com– Pergerakan satu unit mobil tangki berwarna biru putih bertuliskan “PT FPP” dan “Penyalur BBM Non Subsidi” berkapasitas 10.000 liter di ruas jalan Tembesi–Sarolangun, Rabu (04/03/2026), memantik tanda tanya besar. Kendaraan tersebut diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dari gudang penimbunan ilegal yang disebut-sebut marak di sejumlah titik di Provinsi Jambi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, perusahaan yang tertera pada badan mobil tangki tersebut belum tercatat sebagai mitra resmi di depot wilayah Jambi milik PT Pertamina (Persero). Jika benar demikian, maka distribusi BBM yang dilakukan patut diduga berada di luar jalur resmi.
Dugaan Pengawalan Oknum TNI
Yang membuat persoalan ini semakin serius adalah munculnya informasi dari sumber internal mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum anggota TNI aktif yang disebut berdinas di Korem 042/Garuda Putih. Oknum tersebut disebut bernama Amin Hamdi dan diduga mengawal mobil tangki tersebut menuju arah Sarolangun.
Apabila dugaan ini terbukti, maka persoalan tidak lagi sekadar pelanggaran distribusi BBM ilegal, melainkan berpotensi menyeret aparat aktif dalam praktik yang melanggar hukum.
Desakan Penyelidikan dan Penindakan
Kasus ini menuntut respons cepat dan transparan dari aparat penegak hukum, termasuk dari unsur Polisi Militer TNI AD wilayah Jambi. Polisi Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menindak anggota TNI yang diduga terlibat pelanggaran hukum, baik pidana umum maupun pelanggaran disiplin militer.
Selain itu, aparat kepolisian sipil juga didorong untuk menelusuri:
Legalitas perusahaan yang tertera pada kendaraan:
Asal muasal BBM yang diangkut,
Dokumen distribusi dan izin angkut,
Dugaan keberadaan gudang penimbunan ilegal di jalur distribusi tersebut
Praktik distribusi BBM ilegal bukan sekadar merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tata niaga energi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak perusahaan, institusi TNI, maupun aparat penegak hukum terkait kebenaran dugaan tersebut.
Demi asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebutkan tetap harus diberikan ruang klarifikasi.
Namun demikian, publik berhak mendapatkan kejelasan. Jika benar terjadi pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan tanpa pandang bulu. (Red)
