Muaro Jambi, gematrandingnews.com– Aktivitas Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) PT BSU (Bangun Sawit Utama) di perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Batang hari, Tepat Berdirinya (PKS) tersebut Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang hari, Terhendus membuang limbah ke sungai salak dan mengalir ke sungai Bahar, Desa Bukit Mulia Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar.
Warga yang tinggal di sekitaran Sungai Bahar mengeluhkan tercemarnya air sungai akibat limbah cair yang Sengaja di buang kedalam sungai salak yang mengalir ke sungai Bahar. Akibat limbah cair tersebut, sungai salak dan sungai Bahar menjadi keruh, dan menghitam Persis seperti air kopi, warnanya hitam pekat dan berbauk tak sedap.
“Masyarakat menduga PT BSU sengaja membuang limbahnya ke aliran sungai tanpa melalui proses yang semestinya.
tidak memperhatikan dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Pantawan masyarakat sekitar, Pembuangan limbah kerap di lakukan oleh PT BSU, Meskipun pada awalnya dampak pembuangan limbah tidak terlalu parah, belakangan ini perusahaan kembali melakukan hal serupa, sehingga memperburuk kondisi sungai. Akibatnya, warga yang berprofesi sebagai pencari ikan mengalami penurunan drastis, dan mengalami kerugian.
Membuang limbah ke sungai, akan berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah tersebut dapat mengandung zat kimia berbahaya yang mencemari air, tanah, serta menyebabkan rusaknya ekosistem sungai.
“Dalam hal ini, warga berharap kepada Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi, Agar mengcroscek Atas Dugaan ini, Jika di biarkan Akan merusak ekosistem sungai, pencemaran air, udara, dan gangguan kesehatan manusia.
“Sangsi Hukum Bagi Perusahaan kelapa sawit yang membuang limbah ke sungai dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Sanksi pidana termasuk hukuman penjara hingga 3 tahun dan denda hingga Rp 3 miliar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sanksi administratif dapat berupa peringatan, pembatasan izin usaha, bahkan pencabutan izin. (Red)
