Batang Hari, gematrandingnews.com– Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, diduga berlangsung masif dan nyaris tanpa hambatan. Ironisnya, praktik ilegal ini terkesan dibiarkan, meski beroperasi secara terbuka dan telah lama dikeluhkan masyarakat, kamis (09/04/2026).
Penelusuran di lapangan mengindikasikan adanya sejumlah titik aktif PETI yang menggunakan mesin dompeng di sepanjang aliran sungai. Aktivitas berlangsung hampir setiap hari, dengan intensitas yang meningkat, tanpa terlihat adanya penindakan dari aparat terkait.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang “membekingi” aktivitas ilegal tersebut.
Pasalnya, operasi PETI yang menggunakan peralatan berat dan berlangsung terang-terangan dinilai mustahil luput dari pantauan aparat penegak hukum.
Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Selain merusak struktur sungai dan mempercepat abrasi bantaran, aktivitas ini juga berpotensi mencemari air dengan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Jika terus dibiarkan, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bisa bersifat permanen dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
“Ini bukan lagi sembunyi-sembunyi, sudah terang-terangan. Tapi kenapa seperti tidak tersentuh hukum?” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.
Tak hanya berdampak ekologis, keberadaan PETI juga dinilai membuka ruang konflik horizontal antarwarga serta memicu potensi kriminalitas di wilayah tersebut. Situasi ini memperlihatkan lemahnya kontrol serta pengawasan dari pihak berwenang.
Secara hukum, aktivitas PETI jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam aturan tersebut, setiap kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Masyarakat pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian Polsek Tembesi maupun Polres Batang Hari dan instansi terkait, untuk tidak lagi bersikap pasif. Penindakan tegas dan transparan dinilai menjadi kunci untuk memutus praktik ilegal yang sudah mengakar. (Red)
