Batang Hari, gematrandingnews.com– Dugaan praktik distribusi bahan bakar minyak (BBM) industri ilegal di Provinsi Jambi kembali mencuat. Penelusuran di lapangan mengarah pada aktivitas pengangkutan BBM yang diduga berkaitan dengan PT Indo Selaras Energi, yang masih beroperasi bebas pada minggu (01/03/26).
Investigasi awal menemukan pola pergerakan armada yang terindikasi sistematis. Satu unit mobil tangki biru putih bernomor polisi BH 8304 LA, dengan kapasitas sekitar 10.000 liter, berulang kali melintas di jalur Tembesi menuju Sarolangun. Rute ini bukan jalur distribusi biasa, melainkan jalur yang selama ini disorot karena diduga menjadi lintasan suplai energi ke aktivitas ilegal, termasuk pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Yang memicu tanda tanya besar, kendaraan tersebut diduga melintas tanpa hambatan berarti. Tidak terlihat pemeriksaan terbuka maupun penindakan di lapangan, meski distribusi BBM industri seharusnya berada dalam pengawasan ketat. Situasi ini memunculkan dugaan adanya celah pengawasan, atau bahkan pembiaran sistemik.
Secara aturan, BBM industri hanya diperuntukkan bagi perusahaan dengan izin resmi dan penggunaan yang jelas. Namun di berbagai wilayah Jambi, penyalahgunaan BBM industri telah lama disinyalir menjadi “urat nadi” aktivitas ilegal. BBM jenis Solar.
Sumber yang mengetahui pola distribusi menyebut modus operandi yang digunakan terbilang rapi. Armada tangki dibuat menyerupai kendaraan resmi, lengkap dengan identitas perusahaan di badan tangki, guna membangun legitimasi semu di lapangan.
“Modusnya bermain di persepsi. Tangki dicat dan diberi nama perusahaan supaya terlihat legal. Padahal muatan dan tujuan distribusinya belum tentu sesuai dokumen,” ujar sumber tersebut.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa distribusi BBM ilegal tidak berjalan sporadis, melainkan melalui rantai pasok yang terorganisir. Pergerakan armada yang berulang, rute spesifik, serta minimnya penindakan memunculkan spekulasi adanya “perlindungan tak kasat mata” yang membuat praktik ini terus berlangsung.
Jika dugaan ini terbukti, dampaknya bukan sekadar pelanggaran tata niaga energi. Negara berpotensi mengalami kerugian besar dari sisi pajak dan distribusi, sementara di lapangan praktik ini memperkuat ekosistem ekonomi ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sumber daya.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dan otoritas energi untuk mengusut mata rantai distribusi ini secara transparan. Tanpa penindakan serius, praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin sulit dibongkar. (Red)
