Batang Hari, gematrandingnews.com– Penggunaan lokasi tanah yang menjadi tempat pembangunan Kantor Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Desa Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menuai sorotan dari pihak ahli waris, jumat (20/02/2026).
Tanah yang kini digunakan sebagai lokasi pembangunan kantor koperasi tersebut diklaim merupakan milik almarhum Amajid, orang tua Abubakar alias Bakik. Menurut keterangan keluarga, pada tahun 1980-an Abubakar bersama istrinya sempat menguasai secara fisik lahan tersebut dengan berkebun dan bercocok tanam.
Seiring waktu, tanah itu disebut diwakafkan secara lisan oleh almarhum Amajid dengan tujuan pembangunan masjid. Namun, ahli waris menyebutkan lahan tersebut kini diduga dialihfungsikan secara sepihak oleh pemerintah desa tanpa pemberitahuan maupun musyawarah dengan keluarga.
Abubakar selaku ahli waris menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak keluarga tidak keberatan jika tanah digunakan untuk kepentingan ibadah sesuai amanat orang tua mereka.
“Kalau tanah itu untuk pembangunan masjid atau tempat ibadah lainnya, saya ikhlas. Tapi kalau untuk kantor atau bangunan selain tempat ibadah, saya tidak terima. Dalam waktu dekat tanah itu akan saya klaim sambil menunggu kejelasan dari pihak desa,” ujar Abubakar.
Ia juga berharap pemerintah desa dan panitia pembangunan koperasi dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara baik dengan melibatkan ahli waris.
Keterangan serupa disampaikan seorang saksi bernama Nyai Lama. Ia menyebut tanah tersebut memang dikenal sebagai milik almarhum Amajid dan pernah didengar akan diwakafkan untuk pembangunan masjid.
“Setahu saya tanah itu milik ayah kamu, Amajid. Dulu katanya mau diwakafkan untuk masjid. Tapi soal ada surat hibah atau tidak, saya tidak tahu, yang saya dengar hanya secara lisan,” tuturnya.
Abubakar mengaku telah mencoba berkoordinasi dengan kepala desa, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait status tanah tersebut. Ia meminta pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum turut menelusuri legalitas hibah atau wakaf dimaksud guna mencegah konflik berkepanjangan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, kepala desa setempat menyatakan akan menemui pihak terkait secara langsung.
“Saya akan jumpai sendiri dengan pihak yang bersangkutan secara pribadi,” singkatnya.
Secara hukum, hibah atau wakaf atas benda tidak bergerak seperti tanah harus memenuhi syarat formil, yakni dibuat melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika hanya dilakukan secara lisan atau di bawah tangan, statusnya berpotensi cacat hukum.
Dalam perspektif hukum waris, hibah yang tidak memenuhi ketentuan juga dapat dianggap melanggar hak mutlak ahli waris (legitime portie) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika terbukti cacat formil atau materiil, ahli waris dapat mengajukan pembatalan melalui jalur peradilan agama agar status tanah kembali menjadi harta warisan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Peninjauan belum memberikan keterangan resmi terkait keabsahan status tanah tersebut. (Red)
