Tanjung Jabung Barat, gematrandingnews.com– Bantuan pemerintah berupa komponen peralatan Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) yang diterima Desa Jati Emas beberapa tahun lalu kini menuai sorotan. Pasalnya, sebelum sempat beroperasi, sejumlah komponen mesin dilaporkan hilang.
Program bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal tersebut awalnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun kondisi di lapangan justru memprihatinkan. Mesin yang tersisa kini dilaporkan dalam kondisi berkarat dan sebagian sudah mengalami kerusakan parah.
Sumber yang dihimpun menyebutkan, hilangnya sejumlah komponen penting diduga terjadi dalam kurun waktu setelah bantuan diterima. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
Tanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut sebelumnya berada di tangan Kepala Desa (Kades). Namun, pasca meninggal dunia, tanggung jawab beralih kepada Sekretaris Desa (Sekdes).
Sejumlah pihak menilai Sekdes Jati Emas perlu dimintai pertanggungjawaban terkait hilangnya aset negara tersebut. Aparat penegak hukum pun didorong untuk melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.
Mengacu pada ketentuan hukum di Indonesia, perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan. Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, khususnya Sekdes Jati Emas, guna mengungkap dugaan hilangnya aset tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, Sekdes Jati Emas memberikan tanggapan singkat.
“Silakan diberitakan bang, itu hak media,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)
