TEBO, gematrandingnews.com– Pemerintah Kabupaten Tebo mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026.
Dari total bantuan tersebut, sekitar Rp6,6 miliar dialokasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, khusus untuk mendukung penanganan karhutla.
Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Joko, mengatakan penggunaan anggaran tersebut telah diatur dalam surat edaran terkait pemanfaatan dana Banpres.
“Pemerintah Kabupaten Tebo mendapatkan dana Banpres sebesar Rp10 miliar. Dari jumlah tersebut, BPBD Kabupaten Tebo mendapatkan alokasi sekitar Rp6,6 miliar. Penggunaannya untuk penanganan karhutla sesuai dengan surat edaran yang ada,” ujar Joko, Rabu (11/11/2026).
Joko menjelaskan, proses penggunaan anggaran tersebut saat ini telah berjalan. Sebelumnya, BPBD Tebo melakukan pergeseran APBD dan kini telah memasuki tahapan proses pengadaan barang dan jasa.
Sejumlah sarana dan prasarana penunjang penanganan karhutla akan dibeli menggunakan anggaran tersebut. Di antaranya kendaraan water supply, kendaraan patroli roda empat, sepeda motor untuk mobilisasi personel, serta alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemadam kebakaran.
Selain itu, BPBD Tebo juga akan mengadakan masker respirator dan selang untuk menambah perlengkapan pada kendaraan water supply yang telah dimiliki.
“Kami sudah memproses mulai dari pergeseran APBD dan sekarang dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa item, seperti water supply, motor roda dua untuk mobilisasi personel, mobil roda empat untuk patroli, kemudian APD berupa baju pemadam kebakaran, masker respirator, serta selang untuk menambah peralatan pada kendaraan water supply,” jelasnya.
Menurut Joko, seluruh proses penggunaan dana Banpres dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. BPBD Tebo juga dibatasi waktu dalam merealisasikan anggaran tersebut.
“Kami mengikuti proses sesuai dengan surat edaran yang ada. Semoga tidak ada kendala, karena kami juga terikat waktu yang sudah ditetapkan. Dana tersebut harus segera diserap sampai dengan Desember 2026,” katanya.
Secara rinci, BPBD Kabupaten Tebo menganggarkan pengadaan empat unit kendaraan water supply, dua unit mobil patroli, serta 12 unit sepeda motor untuk mendukung mobilisasi personel dalam penanganan karhutla.
Pengadaan berbagai sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tebo dalam menghadapi potensi karhutla, baik yang terjadi saat ini maupun di masa mendatang.
“Intinya, dana Banpres ini harus segera terserap dan sudah dilakukan transaksi sampai dengan Desember 2026. Desember, baik awal maupun akhir, dana Banpres yang menjadi kewajiban kita harus sudah terserap atau terealisasi,” pungkas Joko.
(RB)
