Batang Hari, gematrandingnews.com – Seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas sebagai guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Batang Hari dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Batang Hari terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN, menyusul tuduhan melakukan poliandri.
Laporan tersebut disampaikan oleh suami sah dari oknum guru berinisial N, yang meminta agar kasus tersebut diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan itu sebelumnya telah dibahas dalam sidang adat yang digelar oleh Lembaga Adat Desa Simpang Terusan. Dalam sidang tersebut, terungkap dugaan bahwa N telah melangsungkan pernikahan siri dengan pria lain sebelum proses perceraian dengan suami sahnya selesai secara hukum.
Sidang adat tersebut turut dihadiri oleh unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait. Dalam keterangannya, seseorang yang disebut bertindak sebagai wali dalam pernikahan siri tersebut mengakui keterlibatannya di hadapan forum adat.
Melalui putusan yang dihasilkan, lembaga adat bersama tokoh masyarakat menyatakan bahwa pernikahan siri tersebut tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan adat yang berlaku di wilayah setempat. Keduanya juga diminta untuk tidak tinggal serumah.
Pasca sidang adat, oknum PPPK berinisial N bersama pria yang diduga menjadi pasangan barunya disebut telah meninggalkan Desa Simpang Terusan.
Keberadaan keduanya hingga kini dikabarkan belum diketahui secara pasti.
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Batang Hari dikabarkan telah membentuk tim investigasi guna menindaklanjuti laporan yang diajukan pihak suami. Beberapa waktu lalu, tim Inspektorat juga disebut telah mendatangi Kantor Desa Simpang Terusan untuk meminta keterangan dari Ketua Lembaga Adat serta pihak yang diduga menjadi wali dalam pernikahan siri tersebut.
Salah seorang keluarga dari pihak suami mengaku mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini keluarga masih menunggu adanya kepastian terkait hasil pemeriksaan dan langkah yang akan diambil oleh Inspektorat.
“Kami sangat berharap oknum PPPK Guru SD ini dapat diberikan sanksi yang berat, karena tidak mencerminkan seorang guru. Jangan sampai perbuatan poliandri menjadi hal yang biasa saja dan dapat dimaklumi. Ini adalah pelanggaran berat yang menodai etika seorang PPPK guru,” ujar salah satu keluarga suami.
Sebagaimana diketahui, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai ASN, PPPK memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan disiplin, kode etik, dan kode perilaku yang berlaku.
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur berbagai ketentuan terkait perkawinan bagi ASN yang wajib dipatuhi sesuai dengan status dan kedudukannya sebagai aparatur pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, oknum PPPK Guru SD berinisial N belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Redaksi juga masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak Inspektorat Kabupaten Batang Hari mengenai perkembangan proses pemeriksaan atas laporan tersebut. (Red)
