Tanjab Barat, gematrandingnews.com – Dugaan mark up anggaran dalam Program Revitalisasi Tahun 2025 di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat yang berlokasi di Desa Merlung, Kecamatan Merlung, mencuat ke publik dan menuai sorotan.
Hal ini bermula dari sikap kepala sekolah, Effendi, M.Pd., yang terkesan enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan program tersebut. Sikap tertutup ini justru menimbulkan tanda tanya di kalangan awak media dan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran dan pembangunan di sekolah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekolah tersebut menerima kucuran dana sebesar Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBN. Anggaran itu diperuntukkan bagi rehabilitasi tujuh ruang kelas, pembangunan satu laboratorium IPA, serta pembangunan fasilitas WC siswa.
Namun, seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan hasil pekerjaan di lapangan.
“Dari awal pekerjaan kami sudah menduga ada penyelewengan, terutama mark up anggaran. Nilai Rp1,2 miliar dinilai tidak sebanding dengan hasil pembangunan yang terlihat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan perbedaan harga satuan material antara yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga di pasaran yang dinilai cukup signifikan.
“Secara logika, rehabilitasi ringan tujuh ruang kelas, satu laboratorium, dan WC siswa tidak seharusnya menghabiskan anggaran sebesar itu,” tambahnya.
Selain itu, informasi lain yang diperoleh dari salah satu pekerja menyebutkan bahwa dalam proses rehabilitasi, sebagian material lama masih digunakan.
“Tukang bilang, kasau atap masih menggunakan kayu lama, hanya sebagian kecil yang diganti,” ungkap sumber tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat, Effendi, M.Pd., belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp menunjukkan pesan telah terkirim, namun tidak mendapatkan balasan.
Mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk transparan dan responsif terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Hal ini penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
(Tim)
