BATANG HARI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., dan dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
Turut hadir Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres, Danramil, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Sejumlah perwakilan Dharma Wanita Persatuan dan tamu undangan lainnya juga mengikuti jalannya rapat paripurna tersebut.
Dua Ranperda Menjadi Landasan Kebijakan Anggaran
Penyampaian Nota Pengantar kedua Ranperda tersebut menjadi tahapan awal dalam proses pembahasan kebijakan anggaran daerah. Agenda ini memiliki arti penting dalam merumuskan arah pengelolaan keuangan daerah, baik untuk penyesuaian program pada tahun anggaran berjalan maupun perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.
Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan perkembangan kebutuhan serta dinamika pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi bagian penting dalam menyusun prioritas pembangunan dan program kerja pemerintah daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari.
Melalui pembahasan kedua Ranperda tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran disusun secara terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Kepentingan Masyarakat
Rapat paripurna ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Sinergi antara kedua lembaga menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan proses pembahasan anggaran berjalan sesuai ketentuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Kebijakan anggaran yang dirumuskan secara cermat diharapkan mampu mendukung keberlanjutan program pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Dengan dimulainya tahapan pembahasan dua Ranperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perencanaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Pada akhirnya, kualitas kebijakan anggaran akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas program pembangunan daerah, menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam.
