Batang Hari, gematrandingnews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti laporan dari Perkumpulan Wana Andalas Lestari (WAL), terkait dugaan bebasnya aktivitas kapal tongkang batubara yang berlabuh di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Senin (21/04/2026).
RDP tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari, perwakilan DPRD Dapil III, Camat Muara Tembesi, Lurah Pasar Muara Tembesi, Perkumpulan WAL, serta masyarakat dari Desa Suka Ramai dan Kelurahan Pasar Muara Tembesi.
Dalam forum itu, WAL mendampingi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tongkang yang diduga beroperasi tanpa pengaturan jelas di bantaran sungai.
Salah seorang warga, Roslina (RT 01 Kelurahan Pasar Muara Tembesi), mengungkapkan bahwa dirinya bersama warga lain telah berulang kali meminta agar kapal tongkang tidak berlabuh di tepi Sungai Batang Hari. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang terus mengalami erosi.
“Kalau air surut, puluhan kapal bertambat bahkan hingga ke tengah sungai. Buntut tongkang sering mengenai tebing tanah kami, menyebabkan abrasi cukup parah,” ujarnya di hadapan peserta RDP.
Ia juga menambahkan, dampak tersebut telah merugikan masyarakat secara ekonomi. Sejumlah pohon sawit miliknya dilaporkan tumbang ke sungai akibat tergerus abrasi.
“Saya tidak menuntut banyak, hanya minta keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua WAL, Randy Pratama, S.Pd., menilai perlu ada pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut, khususnya pihak yang mengarahkan kapal tongkang untuk berlabuh di kawasan tersebut.
“Kami meminta DPRD Batang Hari mengusut siapa yang memberi arahan terhadap tongkang batubara ini, serta menuntut adanya ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan DAS,” ujarnya.
Randy juga mendesak DPRD agar merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan surat edaran yang melarang aktivitas berlabuh di bantaran Sungai Batang Hari.
Namun hingga RDP berakhir, belum ada pihak yang secara terbuka mengakui atau menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas pengaturan aktivitas tongkang tersebut.
“Dishub Provinsi terkesan tidak mengetahui dan seolah melepaskan tanggung jawab terkait hal ini,” tambah Randy.
Berdasarkan hasil sementara, RDP direncanakan akan kembali digelar dengan menghadirkan lebih banyak pihak terkait, sesuai arahan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, guna mengungkap secara terang pihak yang bertanggung jawab serta mencari solusi konkret atas persoalan tersebut. (Red)
