Batang Hari, gematrandingnews.com – Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari turun langsung ke bantaran Sungai Batanghari di wilayah Kelurahan Pasar Muara Tembesi untuk meninjau kondisi di lapangan menyusul laporan pengaduan dari Perkumpulan Wana Andalas Lestari (WAL), Senin (11/05/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri anggota Komisi II DPRD Batang Hari, Amin Hudori dan H. Endro, bersama Perkumpulan WAL yang didampingi Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah Pasar Muara Tembesi serta tokoh masyarakat setempat.
Rombongan langsung menuju lokasi tanah milik Siti Roslina dan Pos Terpadu yang berada di RT 01 Kelurahan Pasar Muara Tembesi.
Di lokasi terlihat Pos Terpadu menggunakan atribut stiker lambang Provinsi Jambi, Dishub, Polairud serta bertuliskan slogan “Tolak Premanisme”.
Pos tersebut diketahui sebelumnya sempat menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), lantaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengaku tidak mengetahui keberadaan pos tersebut.
Lurah Pasar Muara Tembesi mengaku sebelumnya memang pernah ada pembicaraan terkait izin pendirian pos dari PPTB (Perhimpunan Pengusaha Tambang Batubara). Namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Memang pernah ada penyampaian soal izin dari PPTB, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasannya,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Batang Hari, Amin Hudori, mengatakan pemasangan rambu-rambu larangan berlabuh di bantaran sungai sesuai tuntutan WAL merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Hasil dari peninjauan hari ini akan kami rapatkan di tingkat kabupaten bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti ke provinsi karena ini merupakan kewenangan provinsi,” katanya.
Amin juga menegaskan bahwa pemilik lahan memiliki hak untuk melarang tongkang batubara berlabuh di lahannya apabila tidak memiliki izin.
“Pemilik tanah berhak melarang kapal yang berlabuh karena tidak ada izin. Ke depannya jangan ada lagi kapal yang berlabuh,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut apabila DPRD memiliki kewenangan penuh menutup aktivitas di Sungai Batanghari, maka aktivitas tersebut akan langsung dihentikan.
“Kalau DPRD punya kewenangan menutup aktivitas di Sungai Batanghari, hari ini juga akan saya tutup. Percayalah persoalan ini akan kami tuntaskan,” ucap Amin.
Sementara itu, Ketua WAL Randy Pratama meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari melakukan pemeriksaan bantaran sungai menggunakan citra satelit lama untuk melihat kondisi erosi yang terjadi.
“Kami meminta DLH memeriksa menggunakan data satelit rilisan 2020 ke bawah agar dapat melihat fakta dan bukti erosi,” ujarnya.
Selain itu, WAL juga meminta DLH mengambil sampel dasar sungai dan tanah di tebing sungai guna memeriksa kemungkinan adanya endapan batubara, solar dan oli.
“Beberapa waktu lalu ada tongkang batubara yang hampir tenggelam saat berlabuh di tepi sungai dan batubaranya terlihat masuk langsung ke sungai,” tambahnya.
Salah seorang warga setempat turut mengaku pernah melihat oknum anak buah kapal (ABK) membuang oli bekas langsung ke Sungai Batanghari.
“Saya pernah melihat langsung oli bekas dibuang ke sungai, sehingga air sungai tercemar dan tidak bisa lagi digunakan warga,” katanya.
Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga terlihat menyisir lokasi bantaran sungai dan menyoroti dugaan tumpahan minyak serta bekas benturan kapal di tebing tanah sungai.
Dalam kegiatan tersebut, pengurus Pos Terpadu Pasar Muara Tembesi tidak berada di lokasi. Namun setelah rombongan DPRD dan instansi terkait meninggalkan tempat, pihak pengurus pos bersama keluarganya datang menemui rombongan WAL dan sempat terjadi percekcokan ringan.
