banner 728x250

PT SSKB Jadi Sorotan! Aktivitas Batubara Diduga Berlanjut Meski RKAB 2026 Dipertanyakan

banner 120x600
banner 468x60

BATANG HARI, gematrandingnews.com– Aktivitas pengangkutan, penumpukan hingga distribusi batubara di kawasan Stockpile Muara Jangga, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, terus menjadi sorotan.

Kegiatan yang diduga berkaitan dengan operasional pertambangan tanpa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 pada wilayah PKP2B PT Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB) tersebut dilaporkan masih berlangsung hingga November 2026.

banner 325x300

Persoalan ini bukan muncul dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada Jumat, 31 Juli 2026, sekitar pukul 10.00 hingga 10.14 WIB, awak media menemukan aktivitas operasional di kawasan Stockpile Muara Jangga.

Saat pemantauan berlangsung, terlihat kendaraan hauling keluar masuk kawasan stockpile, pembongkaran muatan batubara, penataan material menggunakan excavator, antrean dump truck menuju lokasi pembongkaran, serta timbunan batubara dalam jumlah besar.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya aktivitas logistik dan distribusi batubara yang berlangsung di kawasan tersebut. Tidak hanya berdasarkan pemantauan pada Juli, informasi perkembangan yang dihimpun juga menyebutkan bahwa aktivitas pengangkutan, penumpukan, dan distribusi batubara diduga masih berjalan hingga November 2026.

Dengan demikian, aktivitas yang menjadi sorotan sejak akhir Juli tersebut kini memasuki rentang waktu beberapa bulan tanpa adanya kepastian terbuka mengenai status persetujuan RKAB Tahun 2026 dan legalitas operasional yang dipersoalkan.

Berdasarkan pendataan aktivitas hauling selama periode 24 hingga 30 Juli 2026, tercatat pergerakan kendaraan pengangkut batubara dalam jumlah besar.

Rinciannya, PT SCM sebanyak 1.063 unit dengan tujuan Jambi, PT TBM sebanyak 12 unit dengan tujuan Jambi, PT EDCO dan mitra sebanyak 105 unit dengan tujuan Jambi, serta PT EDCO dan mitra sebanyak 67 unit dengan tujuan RAPP Pekanbaru.

Berdasarkan rincian tersebut, total kendaraan hauling mencapai 1.247 unit, terdiri dari 1.180 unit menuju Jambi dan 67 unit menuju Pekanbaru.

Besarnya angka tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat pendataan itu hanya mencakup periode satu minggu. Meski demikian, angka tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen pengiriman dan data resmi perusahaan maupun instansi terkait.

Informasi dari sumber yang mengetahui aktivitas operasional di lapangan menyebutkan bahwa kegiatan hauling, penumpukan, dan distribusi batubara semakin terbuka.

Aktivitas tersebut disebut berlangsung setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan intensitas kendaraan hauling yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Bahkan, menurut keterangan sumber tersebut, kegiatan operasional masih berjalan meskipun sebelumnya telah terdapat instruksi penghentian operasional sebagaimana disebutkan dalam laporan terdahulu.

Informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu segera diklarifikasi dan diverifikasi oleh instansi berwenang, terutama menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan persetujuan RKAB Tahun 2026.

Berlangsungnya aktivitas yang menjadi sorotan sejak Juli hingga November 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan distribusi batubara di kawasan tersebut.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta Inspektur Tambang diharapkan segera melakukan pemeriksaan terpadu sesuai kewenangannya.

Pemeriksaan perlu menyentuh seluruh rantai kegiatan, mulai dari lokasi produksi, jalur hauling, stockpile hingga jetty. Termasuk memastikan status persetujuan RKAB Tahun 2026, legalitas produksi, SKAB, manifest pengangkutan, dan asal-usul batubara.

Audit terhadap logbook produksi, penggunaan alat berat, serta kesesuaian volume produksi dan pengiriman juga diperlukan agar tidak ada celah dalam pengawasan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran, tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pelanggaran tersebut masih membutuhkan verifikasi resmi. Pihak PT SSKB dan perusahaan yang tercatat dalam pendataan hauling juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.

Publik kini menunggu ketegasan pemerintah. Sebab, persoalan ini bukan sekadar aktivitas kendaraan pengangkut batubara yang keluar masuk stockpile, melainkan menyangkut kepastian hukum, kepatuhan terhadap regulasi pertambangan, serta efektivitas pengawasan negara terhadap kegiatan pertambangan dan distribusinya.

red

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *