Jambi, gematrandingnews.com — Polda Jambi menggelar audiensi bersama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi pada Senin (26/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Coffee Morning Lantai 1 Gedung A Polda Jambi.
Audiensi dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim, S.I.K., serta dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Jambi dan jajaran pengurus PGRI tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Turut hadir dalam kegiatan ini Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol. Jimmy Christian Samma, Dirbinmas Polda Jambi Kombes Pol. Henky Poerwanto, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, Ketua PGRI Provinsi Jambi Nanang Sunarya, serta pengurus PGRI dari Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.
Audiensi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Polda Jambi dan PGRI, sekaligus membahas berbagai persoalan dunia pendidikan, khususnya terkait perlindungan guru serta penyelesaian permasalahan antara guru dan siswa.
Dalam pertemuan itu, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim menegaskan pentingnya penyelesaian konflik antara guru dan siswa melalui pendekatan mediasi dan kekeluargaan agar tidak menimbulkan dampak luas bagi dunia pendidikan.
“Kejadian perselisihan antara guru dan siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi kita bersama. Permasalahan kedua belah pihak diharapkan dapat dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Wakapolda.
Ia juga menyampaikan harapan agar draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PGRI dan Polda Jambi segera diselesaikan secara tuntas. Seiring adanya pergantian pimpinan di Polda Jambi, pihaknya meminta PGRI untuk kembali mengajukan surat resmi terkait draf PKS tersebut.
“Kami berharap draf PKS PGRI dengan Polda Jambi dapat segera diselesaikan. Kami mohon pihak PGRI mengajukan kembali surat resmi karena adanya pergantian pimpinan,” katanya.
Selain itu, Wakapolda Jambi memberikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi dan peran strategis mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Kami sangat mengapresiasi tugas para pendidik yang mulia. Apa yang disampaikan PGRI akan kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Jambi Nanang Sunarya berharap kasus yang melibatkan guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ) dan mediasi tanpa harus menempuh proses hukum.
“Kami berharap kejadian di SMK Tanjung Jabung Timur dapat dimediasi oleh Polda Jambi dan diselesaikan melalui restorative justice,” ujarnya.
PGRI juga mengingatkan bahwa pada 23 April 2025 lalu, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kapolda Jambi sebelumnya dan menyerahkan draf PKS terkait perlindungan guru, yang hingga kini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan ditandatangani.
“Kami berharap draf PKS tentang perlindungan guru yang telah kami sampaikan dapat segera ditindaklanjuti,” lanjut Nanang.
Menurut PGRI, penyelesaian kasus melalui mediasi akan menciptakan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas serta membangun suasana belajar yang kondusif bagi para siswa.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan komitmen Polda Jambi dalam mendukung perlindungan terhadap profesi guru serta mendorong penyelesaian permasalahan pendidikan secara humanis dan berkeadilan.
“Polda Jambi akan selalu mendukung perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Namun setiap permasalahan tetap harus disikapi secara proporsional dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, dan restorative justice,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian melalui mediasi diharapkan menjadi solusi terbaik agar tidak menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang berkepanjangan bagi guru, siswa, maupun lingkungan sekolah.
(Red)
