Jambi, gematrandingnews.com– Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) resmi melaporkan dugaan pelanggaran serius di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Dalam laporan yang disampaikan kepada sejumlah instansi terkait, LPKNI menyoroti keberadaan aktivitas industri yang dinilai melanggar zonasi kawasan, merusak lingkungan situs purbakala, serta mengancam kelestarian warisan budaya Melayu Kuno, Jumat 05/12/25.
LPKNI mengungkap sejumlah aktivitas perusahaan di sekitar kawasan cagar budaya yang diduga tidak memiliki izin lengkap, tidak membayar pajak usaha sesuai ketentuan, serta terindikasi melakukan praktik koordinasi ilegal atau suap untuk mempermudah proses perizinan.
Selain itu, perluasan perkebunan sawit dan alih fungsi lahan pada area yang seharusnya menjadi zona perlindungan turut memperburuk kondisi lingkungan situs. LPKNI juga menemukan keberadaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) batubara, aktivitas alat berat, lalu lintas truk, jetty, kapal besar, dan tongkang yang beroperasi di dalam atau dekat zona penyangga.
Salah satu temuan paling mencolok adalah sebuah candi yang dipagari seng dan diduga terdapat aktivitas terkait tambang batubara di area tersebut.
Menurut LPKNI, aktivitas industri di sekitar kawasan Muarajambi berpotensi menimbulkan kerusakan serius, antara lain:
Getaran alat berat yang dapat merusak struktur candi dan artefak.
Erosi tanah yang mengancam kelestarian kanal kuno dan lanskap situs.
Gangguan terhadap ekosistem alami yang menjadi penyangga kawasan.
Degradasi nilai historis dan budaya yang mengganggu fungsi Muarajambi sebagai pusat riset peradaban Melayu Kuno.
Turunnya kredibilitas pemerintah daerah dalam upaya pelestarian cagar budaya.
LPKNI menegaskan bahwa berbagai aktivitas tersebut diduga kuat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di antaranya:
Pasal 66: Larangan merusak cagar budaya.
Pasal 67: Larangan memindahkan cagar budaya tanpa izin.
Pasal 81: Larangan mengubah fungsi ruang situs.
Pasal 101 – 112: Sejumlah ketentuan sanksi pidana terkait perusakan, pengalihan kepemilikan, pemisahan bagian cagar budaya, pendokumentasian tanpa izin, hingga pemanfaatan komersial yang tidak sesuai ketentuan.
LPKNI menilai pelanggaran tersebut bukan hanya bertentangan dengan regulasi nasional, tetapi juga tidak selaras dengan standar pelestarian internasional.
Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, menegaskan bahwa Kawasan Cagar Budaya Muarajambi merupakan warisan kebudayaan kelas dunia yang wajib dijaga keberlanjutannya.
“Kawasan ini bukan sekadar situs arkeologi, tetapi jejak peradaban dan pusat spiritual masa lampau yang memiliki nilai universal bagi sejarah Nusantara,” ujarnya.
Kurniadi juga mengaitkan pelestarian cagar budaya dengan perlindungan konsumen, terutama dalam konteks pariwisata dan perdagangan produk budaya.
LPKNI meminta seluruh aktivitas industri yang melanggar ketentuan agar dihentikan dan dipindahkan dari kawasan cagar budaya. Lembaga tersebut juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan lintas instansi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian.
Kawasan Cagar Budaya Muarajambi memiliki luas 3.981 hektare, dengan batas wilayah sebagai berikut:
Utara: Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo
Timur: Desa Teluk Jambu dan Desa Dusun Mudo
Selatan: Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah
Barat: Desa Danau Lamo dan Desa Baru
Kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Keputusan Mendikbud Nomor 259/M/2013. (***)
